KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi mandatori biodiesel B50. Program pemanfaatan bahan bakar nabati ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Di wilayah Jawa Tengah, tahap awal penggunaan B50 saat ini difokuskan pada sektor pertanian. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa salah satu industri mesin pertanian di wilayahnya sudah mulai mengadopsi bahan bakar campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar tersebut.
"Sekarang itu, PT Kubota di Kota Semarang sudah menggunakan alat-alat pertanian dengan B50. Nanti ke depannya, tidak hanya ke alat-alat pertanian tetapi bisa juga kapal atau kendaraan yang menggunakan biosolar," ucapnya.
Luthfi menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi B50 akan memperkuat daya saing daerah sekaligus menopang ketahanan energi nasional.
Kebijakan ini juga diklaim sejalan dengan program transisi energi ramah lingkungan yang tengah digencarkan Jawa Tengah, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan program Desa Mandiri Energi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pencapaian Indonesia yang kini menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori B50.
Menurut Presiden, capaian ini merupakan wujud pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan rakyat dan target kemandirian energi nasional.
"Saya dorong terus dan menuntut tim untuk kemandirian energi. B40 saja tidak cukup, bahkan saat itu saya mendorong ke arah B100, tetapi katanya B50 saja kita sudah cukup untuk tidak impor solar dari luar negeri," katanya.
Presiden Prabowo juga mengapresiasi peran aktif berbagai kementerian, pengusaha, petani sawit, hingga para presiden pendahulu yang turut memuluskan transisi energi ini.
Dari sisi ekonomi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memaparkan bahwa penerapan B50 berdampak signifikan terhadap keuangan negara.
Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, menghentikan ketergantungan impor solar, serta memberikan kepastian pasar bagi petani sawit melalui peningkatan serapan Crude Palm Oil (CPO). (*)
