Angka tersebut diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 orang, menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan serapan tenaga kerja terbesar kedua di Pulau Jawa.
“Membangun suatu daerah itu tidak bisa mengandalkan APBD atau PAD, itu hanya 15%. Sedangkan 85% adalah investasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Tengah mengedepankan collaborative government,” tegas Ahmad Luthfi.
Pemprov Jateng juga memperkuat ekosistem usaha melalui layanan perizinan digital, pelatihan vokasi, serta pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.
Upaya ini berbuah penghargaan Pioneer of Economic Empowerment dalam ajang Indonesia Kita Award, yang diterima langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi pada 10 November 2025.
Selain itu, kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Data BPS menunjukkan, persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.
Menatap 2026: Transformasi Struktural
Memasuki tahun 2026, Jawa Tengah menyiapkan strategi pemulihan dan transformasi ekonomi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menegaskan bahwa industri pengolahan dan pertanian tetap menjadi sektor prioritas.
“Industri pengolahan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara sektor pertanian terus menjaga stabilitas pangan dan inflasi,” ungkap Sujarwanto dalam konferensi Bisnis Indonesia Group bertajuk Central Java at a Crossroads: Between Manufacturing & Agriculture di Semarang, 8 Desember 2025.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan manufaktur dan modernisasi pertanian.
Tantangan global, fluktuasi harga pangan, serta pasokan bahan baku menuntut strategi baru berupa percepatan investasi berbasis teknologi, pengembangan industri hijau, serta digitalisasi manufaktur.
