Gubernur Ahmad Luthfi Dorong BPD Jadi Motor Penggerak UMKM dan Ekonomi Daerah

Gubernur Ahmad Luthfi Dorong BPD Jadi Motor Penggerak UMKM dan Ekonomi Daerah
Gubernur Ahmad Luthfi Dorong BPD Jadi Motor Penggerak UMKM dan Ekonomi Daerah

KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk semakin memperkuat kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ajakan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, keberadaan BPD memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan UMKM.

Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM, dengan sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Karena itu, perbankan daerah diharapkan dapat hadir memberikan solusi pembiayaan yang mudah diakses sehingga masyarakat tidak bergantung pada pinjaman online ilegal maupun rentenir.

Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau menjadi salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan. 

Selain memiliki ketahanan yang baik, sektor UMKM juga menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat.

Selain mendorong peran BPD, Luthfi juga meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk turut berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah, termasuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Ia mencontohkan komoditas bawang merah dari Brebes serta cabai yang kerap menghadapi kendala distribusi dan fluktuasi harga di sejumlah wilayah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Luthfi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Pemerintah, kata dia, tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, hingga lembaga perbankan.

“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di wilayah kita,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Mas’ud Said, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng yang menjadi tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

Ia juga menyoroti kontribusi Bank Jateng sebagai salah satu BPD yang berperan besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Mas’ud, BPD memiliki posisi yang cukup kuat dalam industri perbankan nasional.

Total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai sekitar 10 persen dari total aset perbankan nasional atau setara Rp1.100 triliun.

Oleh sebab itu, BPD perlu terus meningkatkan kapasitas dan daya saing agar semakin tangguh serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, menegaskan bahwa BPD merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Menurutnya, penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, inovasi, dan kolaborasi menjadi faktor utama agar BPD tetap mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. (*)