Jateng Pelopori Kurikulum Koperasi dari SD hingga SMA

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah inovatif dengan mendorong pendidikan koperasi sejak dini melalui penyisipan kurikulum perkoperasian di jenjang sekolah dasar hingga menengah.

Kebijakan ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia dan menjadi upaya nyata untuk menanamkan kembali nilai-nilai ekonomi kerakyatan kepada generasi muda sejak bangku sekolah.

"Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa, 5 Mei 2026.

Melalui kurikulum ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar hingga nilai-nilai utama dalam sistem perkoperasian.

"Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat kita," tegas Sumarno.

Ia menambahkan, langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan menanamkan pemahaman ekonomi berbasis kerakyatan sejak usia sekolah.

"Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun," imbuhnya.

Gagasan ini rencananya akan disampaikan kepada Menteri Koperasi agar tidak hanya diterapkan di Jawa Tengah, tetapi juga berpotensi menjadi acuan secara nasional.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menyebutkan bahwa kurikulum tersebut akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama di wilayah Jawa Tengah.

Menurutnya, selama ini pembelajaran ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas perkoperasian, padahal materi tersebut pernah menjadi bagian penting dalam pendidikan di era 1980-an.

"Kami ingin up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif," jelas Dwi.

Program ini ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. FGD yang berlangsung selama tiga hari ini melibatkan 40 ahli di bidang kurikulum.

"Kita menyongsong tahun ajaran baru. Semoga bisa segera dieksekusi. FGD ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum," tambahnya.

Peserta FGD berasal dari berbagai instansi, di antaranya Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Jateng, Dinas Pendidikan Kota Semarang, serta tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng dan praktisi koperasi.

Dengan adanya kurikulum ini, Jawa Tengah optimistis dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan finansial, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong dalam membangun ekonomi melalui koperasi.(*)