Meski demikian, kondisi terkini bangunan tetap perlu diperiksa kembali melalui penelitian ilmiah untuk mengetahui tingkat risiko dan kelayakannya.
“Kami menyarankan lebih baik dibuat kajian secara independen. Artinya, kajian itu bukan sekadar asumsi atau opini seseorang, melainkan sudah dilakukan melalui proses riset dengan data-data teruji yang dikumpulkan oleh tim independen,” tegas Hanik.
Sementara itu, Komisi B mengungkapkan bahwa hingga RDP berlangsung pada Selasa (13/10/2026), Pemkot Semarang belum menyerahkan dokumen tertulis atau surat keputusan resmi mengenai pengosongan Gedung Pandanaran kepada DPRD.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang, Syahrul Qirom, menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pengosongan tersebut.
“Surat resmi terkait pengosongan gedung belum kami terima dalam rapat tersebut,” ungkap Syahrul.
Meski dokumen resmi belum diterima dewan, pemerintah kota disebut telah menyiapkan rencana pemindahan sejumlah organisasi perangkat daerah ke lokasi lain.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), misalnya, direncanakan pindah ke kawasan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS). Sementara itu, Dinas Perikanan diproyeksikan menempati Balai Benih Ikan di Kecamatan Mijen.
Komisi B berharap penataan aset daerah dan pemindahan kantor dinas dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum serta keterbukaan informasi.
Selain itu, aspek keselamatan juga perlu menjadi pertimbangan utama demi melindungi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang mengakses layanan publik. (*)
