KONTENSEMARANG.COM — Jawa Tengah kembali memperoleh penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Penghargaan diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026, sekaligus Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis, 24 September 2026.
Ahmad Luthfi mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak dalam menjaga pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan (YoY), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,19 persen.
"Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga," katanya usai acara.
Dari sektor pangan, penguatan produksi menjadi salah satu strategi utama Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas harga.
Berdasarkan data 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare, atau bertambah sekitar 120 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi gabah kering giling tercatat sekitar 9,3 juta ton atau setara dengan 5,35 juta ton beras.
Produksi tersebut menyumbang sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional. Sementara itu, produksi jagung juga mengalami pertumbuhan sebesar 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah menerapkan berbagai intervensi dari sektor hulu hingga hilir.
Pada sisi produksi, pemerintah melakukan perbaikan 108 daerah irigasi, menyediakan 5.400 pompa, menangani banjir di 60 titik, serta memperkuat pola tanam dan sarana produksi.
Langkah lainnya mencakup pengembangan corporate farming, penyediaan benih, hingga pengendalian hama. Berbagai program tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas sekaligus memastikan pasokan komoditas pangan tetap tersedia.
Jawa Tengah juga memberikan perhatian khusus terhadap komoditas cabai yang memiliki pengaruh terhadap pergerakan inflasi.
Salah satunya melalui program New Champion yang dikembangkan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Penguatan produksi cabai turut didukung pembangunan greenhouse melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selain itu, pemerintah membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.
Dari sisi hilir, pemerintah memperkuat distribusi dan rantai pasok melalui supply chain champion. Pemerintah juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali dan memperkuat 368 kios pangan.
BUMD turut diarahkan berperan sebagai off taker atau pembeli komoditas strategis. Kerja sama antardaerah juga terus dikembangkan, di antaranya dengan Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, serta sejumlah daerah lainnya.
Untuk menjaga harga tetap terjangkau, Jawa Tengah juga memberikan subsidi pangan kepada produsen dan konsumen dengan nilai mencapai Rp5,135 miliar. Selain itu, e-Purchasing dimanfaatkan dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Di sisi lain, digitalisasi melalui Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola ekonomi daerah. Digitalisasi transaksi memungkinkan pengelolaan dilakukan secara lebih efisien sekaligus mempermudah pemantauan secara real-time.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 96,25. Jawa Tengah juga meraih Peringkat II Championship P2DD 2025.
Penerapan digitalisasi telah mencakup berbagai layanan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan New Sakpole. Sistem tersebut menyediakan sejumlah pilihan pembayaran, seperti virtual account bank atau agregator, QRIS, transfer antarbank, serta Laku Pandai Bank Jateng.
Transaksi Samsat Budiman juga terus menunjukkan peningkatan sepanjang periode 2022–2025. Penguatan ekosistem digital turut didukung Bank Jateng melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum diskusi dengan pemerintah daerah, hingga perluasan kanal pembayaran.
Luthfi mengatakan, pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua aspek yang dapat berjalan beriringan dalam memperkuat perekonomian daerah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menambahkan, pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Peran tersebut mencakup pengendalian inflasi, digitalisasi, serta penguatan tata kelola ekonomi daerah.
Kegiatan di JICC tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.
Sejumlah gubernur atau wakil gubernur bersama bupati dan wali kota juga hadir dalam agenda tersebut. (*)
