KONTENSEMARANG.COM – Upaya memperbaiki kondisi kawasan pesisir utara Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove dan penanganan abrasi. Pemerintah juga mulai memberi perhatian terhadap persoalan sanitasi, terutama masih terbatasnya akses masyarakat terhadap jamban layak.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan jamban serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Program ini dirancang agar berjalan beriringan dengan upaya pemulihan ekosistem mangrove.
Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, mengungkapkan bahwa hasil survei menunjukkan masih ada masyarakat pesisir yang mengalami kesulitan mendapatkan akses jamban.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memetakan kebutuhan sanitasi sekaligus menentukan kawasan yang perlu mendapat penanganan lebih dahulu.
Hal itu disampaikan Sriyanto dalam kegiatan bertema "Dengan Semangat Asta Cita Pesisir Utara Bersih Sanitasinya Lestari Mangrovenya" yang berlangsung di Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jumat (6/11/2026).
"Jambanisasi ini memang hal yang harus kita pikirkan karena dari survei, masyarakat pesisir itu masih agak kesulitan terhadap masalah jamban," kata Mayjen TNI Sriyanto.
Sriyanto menyebutkan, BPGMN telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur untuk menyiapkan langkah tindak lanjut.
Pelaksanaan program juga direncanakan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang berkepentingan.
Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah masih mengumpulkan data mengenai kebutuhan sanitasi di sejumlah wilayah pesisir. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi prioritas dan pola pendampingan bagi masyarakat.
"Kita dalam tahap sekarang adalah mengidentifikasi semua kebutuhan di daerah pesisir. Nanti kita membuat prioritas dan nanti kita buat pendampingan," ujarnya.
