KONTENSEMARANG.COM – Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Penerimaan pajak daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi untuk menentukan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.
Sebab, penggunaan PAD dinilai lebih fleksibel dibandingkan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.
Ia menerangkan, dana yang berasal dari APBN umumnya sudah memiliki ketentuan alokasi tertentu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan di lapangan.
Berbeda dengan PAD yang dapat dimanfaatkan lebih leluasa untuk membiayai program prioritas daerah.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mendorong kesadaran masyarakat agar semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Peningkatan penerimaan pajak bukan hanya bertujuan menambah pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“PAD itulah yang memang bisa kita alokasikan lebih leluasa sesuai dengan program dan sesuai dengan harapan dari masyarakat,” kata Sumarno seusai mengikuti Half Marthon PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Minggu, 8 November 2026.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemprov Jateng melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Samsat terus menghadirkan berbagai kemudahan pelayanan.
Selain itu, sejumlah insentif juga diberikan, termasuk potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah diberlakukan sejak Februari 2026.
