KONTENSEMARANG.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program, termasuk pemberdayaan masyarakat.
Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Puncak Penganugerahan Mandaya Award 2026 di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Dalam kategori yang sama, Jawa Tengah menjadi salah satu penerima penghargaan bersama Provinsi Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.
Acara penganugerahan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama sejumlah menteri dan wakil menteri terkait.
Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan pemerintah pusat terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan Jawa Tengah dalam mengurangi kemiskinan.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga diperkuat dengan program pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraannya.
"Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Awards, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan oleh Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota," kata Luthfi.
Angka Kemiskinan Jawa Tengah Turun Menjadi 9,21 Persen
Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen.
Angka tersebut setara dengan sekitar 3,29 juta penduduk yang masih berada dalam kategori miskin.
Jika dibandingkan dengan September 2025, tingkat kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,18 poin persentase.
Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,39 persen, sebelum menurun menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai program pemerintah daerah.
Meski demikian, Luthfi menekankan bahwa upaya penurunan kemiskinan harus terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Menurutnya, pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan kemiskinan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengembangkan pola kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, kementerian, lembaga, serta unsur masyarakat.
Ahmad Luthfi Gandeng 177 Kampus untuk Menekan Kemiskinan
Salah satu pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemerintahan kolaboratif atau collaborative government.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Kerja sama dilakukan bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, serta sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu, perguruan tinggi turut dilibatkan untuk membantu pelaksanaan program pengurangan kemiskinan di masyarakat.
Luthfi menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 177 kampus.
Melalui keterlibatan tersebut, kalangan akademisi didorong untuk ikut berkontribusi dalam membantu penanganan persoalan kemiskinan.
"Pemerintah Provinsi tidak bisa berdiri sendiri, kita menerapkan collaborative goverment (pemerintahan kolaboratif) dengan berbagai pihak termasuk 177 kampus. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan," katanya.
Menurut Luthfi, kerja sama berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan upaya penurunan kemiskinan.
Pendekatan ini juga diarahkan agar hasil pembangunan tidak hanya terlihat dari pelaksanaan program, tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Empat Kabupaten di Jateng Juga Raih Penghargaan
Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah pemerintah kabupaten di wilayah tersebut turut memperoleh penghargaan dalam ajang Mandaya Award 2026.
Tiga kabupaten, yakni Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo, menerima penghargaan untuk kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan.
Sementara itu, Kabupaten Pekalongan memperoleh penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.
Penghargaan yang diterima sejumlah pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap upaya penanganan kemiskinan di tingkat kabupaten.
Luthfi menilai keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari manfaatnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat.
"Ini bukti bahwa output daripada kegiatan pembangunan adalah masyarakat bisa berdaya dan sejahtera," ungkapnya.
Ia berharap berbagai upaya yang telah dijalankan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang berkelanjutan.
Tiga Strategi Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menerapkan tiga pendekatan utama dalam menangani kemiskinan.
Strategi penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tersebut mencakup pemberian bantuan kepada kelompok rentan, penanganan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
Strategi pertama dilakukan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan berada dalam kondisi rentan.
Langkah tersebut diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Strategi kedua berupa pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program 1 OPD 1 Desa Dampingan.
Menurut Syamsudin, program tersebut telah berjalan secara efektif selama lebih dari lima tahun.
Melalui program itu, perangkat daerah dilibatkan dalam mendukung penanganan persoalan kemiskinan pada desa-desa dampingan.
Sementara strategi ketiga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Syamsudin menyebut pendekatan pemberdayaan memberikan dampak yang signifikan karena melibatkan sektor swasta dan instansi vertikal lainnya.
Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan serta pemberian bantuan modal.
Dukungan pembiayaan dan pemberdayaan tersebut dapat berasal dari pemerintah, program CSR perusahaan, Baznas, maupun pihak terkait lainnya.
Program Kecamatan Berdaya Perkuat Pemberdayaan Warga
Selain tiga strategi utama tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperkuat kegiatan pemberdayaan melalui program Kecamatan Berdaya.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pendekatan pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang perlu mendapatkan dukungan dalam mengembangkan kemampuan dan potensi ekonominya.
Melalui pelatihan dan bantuan permodalan, pemerintah bersama mitra terkait berupaya memperkuat kegiatan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kemandirian.
Pelaksanaannya juga melibatkan berbagai unsur agar program tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
Dalam hal ini, kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan menjadi salah satu bagian dari pendekatan yang diterapkan Jawa Tengah.
Keterlibatan 177 kampus, Baznas, instansi pemerintah, dan sektor swasta diharapkan dapat mendukung kesinambungan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Muhaimin Iskandar Dorong Perubahan Pendekatan Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, Mandaya Award merupakan simbol transformasi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, penanganan kemiskinan perlu terus dikembangkan agar tidak hanya berpusat pada pemberian bantuan sosial.
Pendekatan tersebut harus diperluas melalui pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya.
Salah satu bentuk perhatian terhadap masyarakat kurang mampu adalah penyediaan akses pendidikan yang layak melalui program Sekolah Rakyat.
Program tersebut ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu.
Muhaimin juga menyoroti penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun terakhir yang menurutnya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak.
Ia menyebut keterlibatan akademisi, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.
"Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri," katanya.
Jateng Dorong Penurunan Kemiskinan Berkelanjutan
Penghargaan Mandaya Award 2026 menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
Dengan angka kemiskinan yang tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta penduduk pada Maret 2026, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk melanjutkan program penanganan kemiskinan.
Ahmad Luthfi menekankan pentingnya menjaga kolaborasi antara pemerintah, akademisi, Baznas, sektor swasta, dan berbagai unsur masyarakat.
Sementara itu, tiga strategi yang dijalankan Pemprov Jateng tetap diarahkan pada bantuan bagi kelompok rentan, pengurangan kantong kemiskinan, serta pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
Dukungan program 1 OPD 1 Desa Dampingan dan Kecamatan Berdaya juga menjadi bagian dari langkah yang terus diperkuat.
Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka statistik, tetapi juga mendorong masyarakat semakin berdaya dan sejahtera.
Penghargaan yang diraih Jawa Tengah bersama Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Selatan dalam Mandaya Award 2026 menjadi momentum untuk melanjutkan kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
