Capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai program pemerintah daerah.
Meski demikian, Luthfi menekankan bahwa upaya penurunan kemiskinan harus terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Menurutnya, pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan kemiskinan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengembangkan pola kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, kementerian, lembaga, serta unsur masyarakat.
Ahmad Luthfi Gandeng 177 Kampus untuk Menekan Kemiskinan
Salah satu pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemerintahan kolaboratif atau collaborative government.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Kerja sama dilakukan bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, serta sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu, perguruan tinggi turut dilibatkan untuk membantu pelaksanaan program pengurangan kemiskinan di masyarakat.
Luthfi menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 177 kampus.
Melalui keterlibatan tersebut, kalangan akademisi didorong untuk ikut berkontribusi dalam membantu penanganan persoalan kemiskinan.
