KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat dengan memperkuat rantai distribusi dari kawasan pesisir menuju wilayah tengah provinsi tersebut. Langkah ini diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa mengonsumsi ikan dalam kondisi segar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, distribusi ikan segar perlu diperkuat agar hasil perikanan dari wilayah pesisir lebih mudah menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan tengah Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Sumarno ketika mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 30 September 2026.
Menurut Sumarno, belum optimalnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak hanya dipengaruhi faktor harga maupun ketersediaan.
Kebiasaan masyarakat dalam memilih sumber pangan juga menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, sebagian masyarakat dinilai lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam dibandingkan ikan segar.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat di wilayah tengah Jawa Tengah seperti Solo dan Boyolali. Secara turun-temurun, masyarakat di daerah tersebut disebut belum terbiasa mengonsumsi ikan segar.
Ikan yang lebih banyak ditemukan justru berupa produk olahan maupun ikan yang sudah diawetkan.
“Inilah yang harus kita gerakkan, bagaimana ikan-ikan segar bisa masuk ke tengah Jawa Tengah,” jelasnya.
Sumarno menilai penguatan rantai distribusi menjadi salah satu faktor penting untuk mengubah pola konsumsi tersebut.
Pemerintah, kata dia, perlu menggandeng pelaku usaha perdagangan agar ikan hasil tangkapan maupun budidaya dari kawasan pesisir bisa lebih mudah dipasarkan hingga ke masyarakat di wilayah tengah.
Upaya memperkuat distribusi ikan segar Jawa Tengah dinilai penting karena provinsi tersebut sebenarnya mempunyai potensi produksi perikanan yang besar.
Produksi ikan budidaya di Jawa Tengah disebut mendekati 500 ribu ton. Sementara hasil tangkapan ikan juga berada pada kisaran 500 ribu ton.
Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah baru sekitar 400 ribu ton.
“Produksi kita sebenarnya bisa memenuhi. Kita konsumsinya baru 400 ribu ton. Banyak yang keluar, karena dari Jawa Tengah banyak yang diekspor, ada ke Jepang, ada ke Eropa,” katanya.
Sejumlah komoditas ikan seperti nila juga masih banyak dipasarkan ke luar daerah maupun diekspor ke luar negeri.
Kondisi tersebut terjadi meski penyerapan ikan untuk konsumsi masyarakat di daerah penghasilnya sendiri belum seluruhnya optimal.
Atas kondisi itu, Pemprov Jawa Tengah akan terus mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjadikan program pemerintah sebagai pintu masuk untuk mengubah pola konsumsi masyarakat.
Sumarno menyebut penyediaan makanan dalam berbagai kegiatan pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat lebih banyak mengonsumsi ikan.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas konsumsi ikan.
Pemanfaatan konsumsi ikan melalui program MBG dapat menjadi salah satu cara untuk menjadikan ikan sebagai sumber protein yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Murofiq mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional.
Gerakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia serta memperkuat perekonomian.
Hanif menjelaskan, Indonesia mempunyai potensi sumber daya perikanan yang besar karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut.
Karena itu, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu memperluas pemanfaatan ikan sebagai sumber protein bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nelayan.
Ia menyebut konsumsi ikan secara nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun pada 2029.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, pelaksanaan Perpres Nomor 74 Tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah.
Salah satu implementasinya dilakukan dengan mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG.
Menurut Didit, ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat.
Ia menilai ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein, mulai dari harga yang relatif lebih terjangkau, kandungan protein yang tinggi, hingga ketersediaannya yang luas di Indonesia.
Melalui penguatan distribusi, pemanfaatan program pemerintah, serta pelaksanaan Gemarikan, konsumsi ikan masyarakat diharapkan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan besarnya potensi produksi perikanan yang dimiliki Jawa Tengah. (*)
