Menurutnya, proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa, bahkan hingga lingkungan RT dan RW.
Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kondisi warga di masing-masing wilayah sehingga dapat membantu memastikan ketepatan data.
Taj Yasin menilai keberanian untuk melakukan verifikasi sekaligus memperbaiki data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan data, ia meminta penanganan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan yang bersifat konsumtif.
Program bantuan perlu diarahkan pada pemberdayaan, terutama terhadap masyarakat usia produktif, agar mereka mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.
Taj Yasin mencontohkan pemberian bantuan produktif berupa kambing, ayam, maupun unggas.
Menurutnya, bantuan semacam itu perlu disertai pendampingan dan pengawasan terhadap keberlanjutan program. Pemerintah harus memastikan bantuan tidak berhenti setelah diberikan kepada penerima, tetapi dapat berkembang dan menghasilkan manfaat ekonomi.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari penguatan penanggulangan kemiskinan Jawa Tengah, khususnya agar intervensi pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.
Menurut Imam, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diikuti dengan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
