Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Dampingi Bahlil di Sragen, Tegaskan Sinergi Pusat dan Daerah

KONTENSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Rabu (25/3/2026). Kehadiran Mohammad Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut menegaskan kuatnya Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait potensi energi lokal seperti sumur minyak rakyat yg harus segera dioptimalkan untuk mendukung lifting minyak nasional di tengah perang timur tengah.

Di rumah kelahiran Sri Suparni, istri Bahlil, Mohammad Saleh bersama jajaran bergabung dalam pertemuan hangat yang dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Kapolres AKBP Dewiana Syamsu Indyasari, Dandim, serta sejumlah pejabat Pemkab Sragen. Mereka mengikuti rangkaian acara silaturahmi, makan siang bersama, sekaligus berdialog mengenai berbagai kebutuhan pembangunan daerah.  

Mohammad Saleh terlihat aktif berinteraksi dengan Bahlil dan para pemangku kepentingan lokal. Sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng, ia menyampaikan komitmen legislatif provinsi untuk mengawal program-program strategis yang berkaitan dengan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sragen dan wilayah sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen menyampaikan harapan agar dukungan dari pemerintah pusat dan DPRD Jawa Tengah semakin kuat, terutama untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Aspirasi itu direspons positif oleh Mohammad Saleh yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar program yang direncanakan tidak berhenti di tataran wacana.  

Bagi Mohammad Saleh, mendampingi Bahlil di Sragen merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat Jawa Tengah. Ia ingin memastikan bahwa isu-isu daerah, termasuk soal infrastruktur penunjang energi, konektivitas, dan layanan dasar, benar-benar tersampaikan kepada pemerintah pusat melalui jalur formal maupun komunikasi politik. (*)