Pemprov Jateng Kucurkan Rp28,01 Miliar untuk Brebes, Fokus Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai Rp28,01 miliar kepada Kabupaten Brebes untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus penguatan swasembada pangan.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis, 7 Mei 2026.
Bantuan yang diberikan mencakup berbagai sektor. Di antaranya bantuan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di empat lokasi dengan nilai Rp921 juta.
Selain itu, sektor pertanian dan peternakan memperoleh alokasi Rp7,03 miliar yang meliputi rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 920 paket senilai Rp3,5 miliar, irigasi perpipaan delapan paket Rp752 juta, bantuan benih padi, jagung, dan durian senilai Rp1,524 miliar, bantuan sarana produksi bawang merah Rp53,07 juta, serta pengembangan budidaya tebu, kelapa genjah, tembakau, dan cengkeh senilai Rp1,201 miliar.
Pemprov Jateng juga memberikan bantuan cadangan pangan daerah bagi 127 warga rawan pangan masing-masing sebesar Rp20 juta.
Selain itu, bantuan sosial pembangunan hunian baru untuk korban bencana diberikan kepada 18 unit rumah dengan total nilai Rp900 juta.
Tidak hanya itu, bantuan sambungan listrik gratis dan pompa air tenaga surya senilai Rp131,611 juta juga disalurkan.
Di bidang sosial ekonomi, Pemprov menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp1,515 miliar.
Dukungan lain juga diberikan dalam bentuk bantuan internet desa dan pengembangan desa wisata di delapan titik, bantuan pendidikan dan lembaga sekolah senilai Rp16,545 miliar, bantuan peralatan kerja penambak garam, sarana kelompok masyarakat pengawas, premi asuransi nelayan senilai Rp127 juta, hingga hibah pendidikan keagamaan untuk delapan lembaga senilai Rp320 juta.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, Kabupaten Brebes menjadi salah satu dari sepuluh daerah prioritas di Jawa Tengah dalam penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar membuat Brebes membutuhkan perhatian serta kolaborasi lintas sektor agar pembangunan dapat berjalan optimal.
"Kalau mereka tidak kita kasih atensi untuk mengembangkan wilayahnya, maka dia akan tertinggal. Untuk itu, bantuan ini kita berikan sebagai bentuk kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan," katanya.
Ia menjelaskan, pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2025 mencapai 9,48 persen dan turun menjadi 9,39 persen pada September 2025.
Sementara itu, data BPS Maret 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin di Brebes menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah dengan angka 14,15 persen.
Berbagai program telah dijalankan Pemprov Jateng untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, mulai dari bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, layanan cek kesehatan gratis dan dokter spesialis keliling (Speling), sekolah gratis bagi anak keluarga kurang mampu, hingga bantuan sosial.
Selain program sosial, Pemprov Jateng juga terus mendorong investasi guna membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.
"Maka saya minta semua daerah menyiapkan kawasan industri baru, Brebes menjadi salah satu yang akan kita kembangkan terkait ini," katanya.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada daerahnya.
Ia menyebut bantuan tersebut sangat berarti karena menyasar berbagai aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
"Sudah kami catat semua arahan Gubernur, bantuan ini akan kami kawal agar tepat sasaran," katanya.
Menurutnya, tantangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Brebes masih cukup besar mengingat masih banyak desa dan kelurahan yang membutuhkan perhatian lebih.
Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang ada. (*)
redaksi