Jawa Tengah Kejar 576 Ribu Sertifikasi Halal, Pemda Diminta Aktif Fasilitasi Pelaku Usaha
Jawa Tengah targetkan 576 ribu usaha bersertifikat halal. Pemda didorong aktif fasilitasi demi dukung ekonomi syariah dan pariwisata.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Jawa Tengah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menargetkan sebanyak 576 ribu bidang usaha di provinsi ini segera mengantongi sertifikat halal.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan target tersebut. Ia meminta kabupaten dan kota turut ambil peran aktif dalam memfasilitasi para pelaku usaha.
“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, atapun melibatkan perusahaan dengan program, Corporate Social Responsibility (CSR),” kata Taj Yasin dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Sinkronisasi Target Sertifikat Halal di Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Grhadika Bakti Praja Semarang, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, program ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi bersama dirinya yang menitikberatkan pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah.
Ia menilai, meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, perlu diimbangi dengan kesiapan produk yang ramah muslim, termasuk jaminan kehalalan makanan dan minuman.
"Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal," pungkasnya.
Taj Yasin, yang akrab disapa Gus Yasin, juga mengakui masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur pengurusan sertifikasi halal. Namun, kehadiran BPJPH di Jawa Tengah diharapkan mempermudah akses masyarakat untuk mengurus legalitas produk mereka.
Selain itu, ia mendorong masyarakat agar mulai membudayakan gaya hidup halal, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang aman dan terjamin.
Proses sertifikasi halal di Jawa Tengah kini diperkuat melalui kolaborasi antara BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan hibah lahan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut.
"Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dan penerimaan Jawa Tengah untuk membangun ekosistem halal di Jawa Tengah," ujarnya.
Ia mengungkapkan, capaian sertifikasi halal Jawa Tengah saat ini menempati posisi kedua secara nasional. Sertifikasi ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memilih produk.
"Seiring dengan itu, halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi trend gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," ujarnya.
Lebih lanjut, Aqil berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran melalui APBD untuk mendukung fasilitasi sertifikasi halal. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal hingga menembus pasar ekspor karena telah memenuhi standar kesehatan dan kehalalan.
Dalam kesempatan tersebut, BPJPH juga menerima secara simbolis hibah aset dari Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, dilakukan pula kesepakatan bersama dengan 35 kabupaten/kota guna memperkuat dukungan terhadap percepatan sertifikasi halal di masing-masing daerah.
