Luthfi Pacu Perlindungan Lahan Sawah, Jateng Bidik 970 Ribu Hektare untuk Jaga Ketahanan Pangan

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mencapai sedikitnya 970.000 hektare sebagai upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. 

Saat ini, luas lahan yang telah masuk dalam skema perlindungan tercatat sekitar 825.000 hektare.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan penetapan luas baku sawah menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.

Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memastikan target tersebut dapat segera tercapai.

"Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11% LSD yang kita ajukan. Insyaallah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87% nanti dapat dipenuhi," kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi saat Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Kamis, 4 Juni 2026.

Untuk mempercepat proses tersebut, Luthfi mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi dapat segera diselesaikan di masing-masing daerah.

Menurutnya, kepastian luas baku sawah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian sekaligus menjadi acuan dalam penentuan lokasi investasi agar tidak mengganggu kawasan produktif pangan.

"Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota," ujarnya.

Berdasarkan data saat ini, sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah memenuhi target minimal 87 persen luas baku sawah.

Beberapa daerah dengan capaian tertinggi antara lain Kabupaten Magelang sebesar 97,18 persen, Kabupaten Purworejo 96,54 persen, Kabupaten Wonogiri 96,23 persen, Kabupaten Batang 93,75 persen, dan Kabupaten Demak 93,22 persen.

Meski demikian, masih terdapat 11 daerah yang belum mencapai target tersebut.

Di antaranya Kabupaten Kudus, Temanggung, Rembang, Sragen, Pekalongan, Karanganyar, serta sejumlah kota seperti Semarang, Surakarta, Salatiga, Magelang, dan Pekalongan.

"Yang belum itu rata-rata di kota seperti Kota Solo dan Kota Semarang," kata dia.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah ingin memastikan penetapan luas baku sawah memiliki kepastian dan tidak mudah berubah akibat alih fungsi lahan.

"Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang menginisiasi percepatan penetapan luas baku sawah dengan melibatkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Secara nasional, target luas baku sawah yang harus dipenuhi pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 87 persen.

"Jawa Tengah bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan sawah ini," katanya.

Ossy menjelaskan, luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah mencapai sekitar 825.000 hektare.

Dengan target LSD sebesar 970.000 hektare, capaian Jawa Tengah saat ini telah mencapai 85,11 persen.

"Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional," ujarnya.

Ia optimistis Jawa Tengah mampu memenuhi target tersebut karena memiliki potensi pertanian yang besar, didukung semangat kolaborasi antardaerah serta komitmen kuat dari para kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

"Basis pertaniannya besar dan komitmen dari pemimpin pemerintah daerah di Jawa Tengah sangat tinggi," katanya. (*)