Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi dan Perkuat Sinergi dengan Media
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemprov Jateng agar transparan dalam menyampaikan perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi.
“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat boleh boleh tanya. Di situ ada akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat," kata Luthfi saat menghadiri acara silaturahmi dan buka bersama dengan wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Baznas Jawa Tengah, sejumlah kepala OPD, serta para jurnalis.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah, terutama melalui penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Ia menilai masukan dan kritik dari wartawan maupun masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
"Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita (pemerintah), dalam rangka untuk mendidik dan membangun masyarakat,” kata Luthfi.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana menyampaikan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab yang sejalan dengan pemerintah, yakni mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Peran tersebut dijalankan melalui berbagai karya jurnalistik, seperti tulisan, foto, maupun video.
"Kita memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, pun berhak untuk mendapatkan informasi dari para narasumber,” katanya.
Menurut Iwan—sapaan akrabnya—jurnalis juga memiliki mekanisme agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap utuh dan akurat.
Ia menekankan bahwa transparansi harus diiringi dengan proses verifikasi melalui cek dan ricek kepada para pemangku kepentingan.
"Kolaborasi Pemprov dengan wartawan menjadi hal tidak terpisahkan. Ketika bagus kita sampaikan bagus, kalau ada kritik kita sampaikan juga dengan memberikan solusi. Media juga menjadi part of solution," paparnya. (*)
