KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII menghasilkan inovasi yang mampu membawa perubahan nyata di instansi maupun daerah asal masing-masing, bukan sekadar memperoleh sertifikat pelatihan.
Menurut Luthfi, pelatihan kepemimpinan harus melahirkan pemimpin yang mampu menciptakan terobosan serta meningkatkan kualitas birokrasi melalui gagasan yang dapat diimplementasikan.
“Harapannya setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa merubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” kata Luthfi seusai membuka PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan data BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, pelatihan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota di sejumlah daerah di Indonesia.
Luthfi menilai keberagaman latar belakang peserta menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga maupun antardaerah.
Ia berharap seluruh materi yang diberikan dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kepemimpinan merupakan sebuah seni yang diuji melalui kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, serta memastikan kebijakan dapat berjalan dengan baik.
“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” katanya.
Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Luthfi menegaskan seorang pemimpin dituntut menghadirkan inovasi dan tidak bekerja sendiri.
Ia menekankan pentingnya membangun super team melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Sebagai contoh, ia menyebut keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional.
Pada 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton atau menyumbang hampir 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Menurut Luthfi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah.
Pola kolaborasi serupa juga diperlukan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, maupun penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lainnya.
Ia berharap seluruh peserta mampu menunjukkan transformasi kepemimpinan setelah kembali ke tempat tugas masing-masing.
“Karena ini adalah sekolah kepemimpinan, minimal dia harus mempunyai transformasi kepemimpinan. Banyak teori-teori kepemimpinan, tergantung bagaimana mereka nanti bersikap dan bertindak di lapangan,” pungkasnya.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, mengatakan peserta perlu memiliki tiga kompetensi utama, yakni kepemimpinan adaptif, berorientasi pada dampak, serta kemampuan berkolaborasi.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki ide, tetapi juga harus mampu mewujudkannya hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.
Pembukaan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin DJ, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota. (*)
