Sebagai contoh, ia menyebut keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional.
Pada 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton atau menyumbang hampir 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Menurut Luthfi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah.
Pola kolaborasi serupa juga diperlukan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, maupun penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lainnya.
Ia berharap seluruh peserta mampu menunjukkan transformasi kepemimpinan setelah kembali ke tempat tugas masing-masing.
“Karena ini adalah sekolah kepemimpinan, minimal dia harus mempunyai transformasi kepemimpinan. Banyak teori-teori kepemimpinan, tergantung bagaimana mereka nanti bersikap dan bertindak di lapangan,” pungkasnya.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, mengatakan peserta perlu memiliki tiga kompetensi utama, yakni kepemimpinan adaptif, berorientasi pada dampak, serta kemampuan berkolaborasi.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki ide, tetapi juga harus mampu mewujudkannya hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.
Pembukaan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin DJ, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota. (*)
