KONTENSEMARANG.COM – Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 dipastikan tidak akan mengganggu standar kualitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.
Mengakali keterbatasan dana, instansi ini justru merombak strategi dengan menggencarkan upaya preventif untuk meminimalkan potensi kebakaran di ibu kota Jawa Tengah.
Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, mengonfirmasi bahwa penyesuaian dana operasional di awal tahun merupakan kebijakan yang wajar dan dialami oleh sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tahun ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan pagu untuk Damkar di kisaran Rp41 miliar, dengan porsi terbesar, yakni lebih dari Rp34 miliar, dialokasikan untuk belanja pegawai rutin.
”Dengan anggaran seminimal mungkin, kerja kami harus semaksimal mungkin untuk masyarakat. Kami maksimalkan pencegahan, sosialisasi, dan pemeriksaan gedung. Harapan kita bersama kan sebenarnya kendaraan operasional tidak perlu keluar kandang, karena kalau sampai keluar, artinya sudah terjadi kejadian,” kata Ade di Kantor Damkar, Senin, 20 Juli 2026.
Ade menjelaskan, sejak tahun 2023, orientasi Damkar telah bergeser pada penguatan kapasitas kemandirian masyarakat serta pengelola bangunan dalam memitigasi bencana kebakaran. Pendekatan edukasi dan pencegahan dini ini diklaim membuahkan capaian positif.
Berdasarkan data hingga Juli 2026, program sosialisasi bertajuk "Bedah Simas" telah berhasil menjaring 18.000 peserta dari total target 30.000 warga.
Di samping itu, inspeksi kelaikan sistem proteksi kebakaran telah merampungkan pengecekan pada 800 gedung dari target 1.500 bangunan di penjuru Semarang.
Meski langkah mitigasi terus dipacu, pihak Damkar tidak menampik adanya lonjakan insiden kebakaran yang cukup drastis dalam dua bulan terakhir.
Sepanjang Juni terdapat 44 kasus, sedangkan pada Juli yang baru berjalan separuh bulan, angkanya telah merangkak naik mendekati 50 kejadian.
”Artinya dalam sehari bisa terjadi dua sampai tiga kejadian kebakaran. Kenaikan drastis ini sudah kami komunikasikan dengan Plt Kepala Bappeda. Kami disarankan membuat kajian dan mengajukan memo kepada Ibu Walikota agar kendaraan yang kemarin terdampak efisiensi bisa diajukan kembali penganggarannya demi pelayanan operasional yang lebih baik,” jelasnya.
Terkait desas-desus di media sosial mengenai lima unit armada pemadam yang dikabarkan telantar akibat pemangkasan anggaran, Ade dengan tegas menepis isu tersebut. Ia memastikan tidak ada kendaraan yang ditelantarkan.
”Bukan dikandangkan, melainkan kami jadikan unit cadangan dan pendukung kegiatan sosialisasi. Setiap hari tetap dipanaskan dan dirawat. Buktinya, saat kebakaran besar melanda Pasar Kanjengan baru-baru ini, dengan mengerahkan 8 unit yang ada, kami masih mampu melakukan penanganan dengan sangat baik,” tegasnya.
Standar operasional prosedur (SOP) perawatan armada di Damkar diterapkan secara ketat setiap pergantian shift, yakni pukul 07.00 WIB dan 21.00 WIB.
Pengecekan mencakup keseluruhan fungsi teknis mulai dari wiper, lampu hazard, sirene, hingga pompa air.
“Jangankan telat ganti oli, lampu sein mati saja unit langsung kami off-kan dan masuk bengkel internal untuk diperbaiki sampai benar-benar andal kembali,” tuturnya.
Di tengah tingginya beban tugas, Damkar Kota Semarang mendapat angin segar dari Wali Kota dan TAPD melalui pengadaan tiga unit kendaraan operasional baru tahun ini.
Ketiga armada tersebut meliputi satu unit mobil rescue untuk evakuasi non-kebakaran (yang angkanya menembus 1.700 kasus), satu unit mobil pemadam portabel 800 liter untuk bermanuver di gang sempit, serta satu unit mobil operasional khusus sosialisasi.
Mengenai urgensi pengadaan mobil Bronto Skylift atau tangga pemadam untuk menanggulangi kebakaran di gedung pencakar langit mengingat gedung tertinggi di Semarang sudah melampaui 100 meter Damkar telah mengajukan kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) sejak dua tahun silam.
”Kota sekelas Madiun dengan APBD Rp1,1 triliun saja sudah beli unit skylift, tentu harapan kami Kota Semarang yang investasinya terus tumbuh dan banyak gedung tinggi juga bisa segera memilikinya. Namun, kami paham TAPD dan Ibu Walikota punya skala prioritas anggaran. Selain itu, pengadaan unit skylift yang besar juga membutuhkan kajian terperinci terkait kesiapan fasilitas serta luasan manuver kantor kami kelak,” tandasnya. (*)
