"Jangan mentang-mentang pelaku N merupakan anak dari pengusaha besar, kemudian hukum tidak ditegakkan. Hukum harus tetap ditegakkan," tegasnya.
Karena menilai belum ada kepastian dalam penanganan perkara, pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya mengambil langkah lanjutan dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi III DPR RI.
Dio mengatakan kuasa hukum korban, Hubertus Boedhy Koeswharto SH atau Boedhy Lahong, telah mengirim surat beserta sejumlah bukti terkait perkara tersebut kepada Komisi III DPR RI.
Langkah itu ditempuh untuk meminta perhatian sekaligus pengawasan terhadap proses penanganan kasus dugaan pengeroyokan tersebut.
"Kami sudah mengirimkan surat dan bukti-bukti ke Komisi III untuk meminta keadilan supaya kasus ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun," kata Dio.
Sejumlah barang bukti, termasuk rekaman video saat kejadian, juga telah disiapkan untuk dipaparkan apabila perkara tersebut dibahas dalam forum Komisi III DPR RI.
Dio menduga ada kemungkinan intervensi pihak tertentu yang membuat proses penyidikan berjalan lambat. Namun, ia menyebut dugaan itu nantinya dapat diketahui melalui pemeriksaan dan pemanggilan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
"Kalau nanti dari Komisi III dipanggil, akan terurai semuanya siapa di belakang atau aktor intelektual yang menghambat penyidikan ini," ujarnya.
Selain membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI, pihak korban juga menyiapkan opsi menempuh jalur pengadilan apabila tidak ada perkembangan berarti dalam penanganan perkara.
Dio menyebut gugatan terhadap penyidik dapat ditempuh jika proses penyelidikan tetap tidak memberikan kepastian hukum bagi korban.
