“Bisa saja beberapa tahun ke depan terjadi pertumbuhan penduduk atau banyak keluarga muda yang anak-anaknya mulai memasuki usia sekolah. Jadi semuanya harus dihitung dan dipertimbangkan dengan matang,” katanya.
Selain mengevaluasi sekolah yang kekurangan siswa, Komisi D juga mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memetakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menentukan kebutuhan penambahan ruang kelas maupun pembangunan sekolah baru.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah negeri di Kota Semarang.
Mualim menambahkan, bagi calon siswa yang belum diterima di sekolah tujuan, pemerintah dapat mengarahkan mereka ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota.
Selain itu, sekolah swasta juga diharapkan turut berperan dalam menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Kami berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar, transparan, dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 kembali menjadi salah satu sekolah favorit dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Hingga proses pendaftaran berlangsung, jumlah pendaftar tercatat mencapai 106 calon siswa, melampaui kuota yang tersedia.
Kepala SD Negeri Kalibanteng Kidul 01, Rumiyati, mengatakan sekolahnya hanya membuka tiga rombongan belajar (rombel) dengan total kuota 84 siswa. Masing-masing rombel akan diisi maksimal 28 peserta didik.
