KONTENSEMARANG.COM – Nelayan Jateng yang mengurus perizinan kapal melalui layanan jemput bola dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipastikan tidak dikenai biaya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh layanan perizinan bagi nelayan kecil diberikan secara gratis dan masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan adanya pungutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menyerahkan secara simbolis dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kepada para nelayan di sela kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mengajak nelayan yang telah memperoleh layanan untuk menyampaikan informasi kepada rekan-rekan mereka agar segera mengurus perizinan yang dibutuhkan.
“Kasih tahu temannya yang lain, suruh ke sini biar segera diproses. Semoga berkah nggih,” kata Luthfi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan bahwa program tersebut ditujukan bagi nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah laut di bawah 12 mil. Untuk wilayah tersebut, kewenangan penerbitan perizinan berada di tingkat provinsi.
Menurut Sakina, kapal yang beroperasi di bawah 12 mil laut umumnya merupakan kapal kecil dengan ukuran kurang dari 10 GT atau gross ton. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan layanan jemput bola guna mempermudah proses pengurusan perizinan.
“Di bawah 12 mil itu biasanya termasuk kapal kecil, kurang dari 10 GT (gross ton). Hari ini kami melakukan jemput bola layanan perizinan. Kami ada inovasi Jebol Ikan (Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan), dan ini menyasar nelayan-nelayan,” kata Sakina.
Ia menerangkan, program layanan jemput bola perizinan kapal nelayan dilaksanakan karena masih banyak nelayan kecil yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perizinan berbasis digital, termasuk OSS RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach.
Menurutnya, kelompok nelayan kecil termasuk masyarakat yang rentan karena keterbatasan pengetahuan terkait penggunaan aplikasi dan sistem perizinan digital. Karena itu, pemerintah memilih mendatangi langsung para nelayan sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau.
“Nelayan kecil ini termasuk yang rentan. Pengetahuan terkait OSS dan aplikasi itu kurang, sehingga kami yang mendatangi. Ini bagian dari layanan publik prima di Jawa Tengah,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada nelayan. Mulai dari pembuatan akun email, pengisian data pada sistem OSS RBA, hingga pengurusan berbagai dokumen perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Sakina menegaskan seluruh proses pengurusan izin tersebut diberikan tanpa biaya apa pun. Program jemput bola itu sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah wilayah pesisir, termasuk Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Setelah itu, kegiatan serupa dijadwalkan berlanjut ke Klidang Lor, Kabupaten Batang.
Ia menambahkan, legalitas usaha yang dimiliki nelayan menjadi penting karena memberikan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Dengan dokumen yang lengkap, nelayan dapat menunjukkan bahwa kapal dan usahanya telah memiliki izin resmi ketika dilakukan pengawasan oleh instansi terkait.
“Dengan memiliki izin, nelayan secara hukum memiliki kegiatan yang sah. Kalau ada pengawasan kelautan atau perikanan, mereka bisa menunjukkan bahwa kapal dan usahanya sudah berizin,” jelasnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Brebes Rudi Hartono menyambut positif program tersebut. Ia menilai layanan jemput bola sangat membantu nelayan dalam mengurus berbagai kebutuhan legalitas usaha yang selama ini sering menjadi kendala.
Menurut Rudi, di Kabupaten Brebes saat ini sudah lebih dari 500 nelayan yang memperoleh layanan perizinan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah nelayan yang belum terlayani karena belum memahami prosedur atau belum mendapatkan informasi mengenai program tersebut.
“Untuk Kabupaten Brebes sendiri kurang lebih sudah ada 500-an lebih yang terlayani perizinannya. Tapi masih ada beberapa yang belum, karena mungkin belum memahami dan belum mendapatkan informasi,” katanya.
Selain itu, sekitar 1.500 kapal berukuran di bawah GT 6 di Kabupaten Brebes juga telah memperoleh layanan melalui penerbitan dokumen pas kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP).
Rudi menyebut antusiasme nelayan terhadap program pengurusan izin kapal nelayan melalui OSS RBA dan layanan jemput bola cukup tinggi. Mereka merasa sangat terbantu karena proses perizinan menjadi lebih mudah serta tidak dikenai biaya.
“Dengan adanya jemput bola itu nelayan merasa terbantu. Tidak ada biaya sepeser pun. Nelayan akhirnya memiliki izin semua,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Gubernur Ahmad Luthfi, yang terus menjalankan program jemput bola perizinan bagi nelayan secara rutin. Menurutnya, langkah tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir sekaligus membantu meningkatkan kepastian hukum usaha perikanan yang dijalankan para nelayan.
Di sisi lain, program ini diharapkan semakin memperluas akses perizinan bagi masyarakat pesisir sehingga lebih banyak nelayan dapat memperoleh legalitas usaha secara mudah, cepat, dan gratis. Keberlanjutan layanan tersebut juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan Izin Kapal bagi nelayan kecil di Jawa Tengah.
