KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat desa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal, praktik rentenir, serta maraknya judi online, sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa perluasan akses keuangan menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi di berbagai kabupaten dan kota yang belum tergarap secara maksimal karena keterbatasan akses layanan keuangan.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis 18 Juni 2026.
Ia menjelaskan, akses pembiayaan yang aman dan mudah sangat dibutuhkan pelaku usaha, terutama sektor UMKM, agar mampu berkembang dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin berat seiring perkembangan teknologi.
Kemudahan akses digital tidak hanya membuka peluang terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko masyarakat terjebak pinjaman ilegal maupun perjudian daring.
“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” kata Sumarno usai kegiatan.
