KONTENSEMARANG.COM – Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mimika, Papua. Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi orasi di depan Gedung Mabes Polri, Rabu (26/8/2026).
GMHI menilai Polri memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sekaligus menjadi contoh dalam pelaksanaan penegakan hukum dan moralitas publik.
Dalam orasinya, kelompok mahasiswa tersebut menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Di antaranya dugaan praktik perjudian yang disebut telah meluas hingga pelosok desa serta dugaan keterlibatan Kapolres Mimika dalam aktivitas tersebut.
GMHI juga menyoroti dugaan kekerasan yang melibatkan oknum anggota kepolisian hingga menyebabkan seorang warga sipil meninggal dunia akibat penembakan.
Mereka meminta perkara tersebut diproses secara transparan dan akuntabel untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kondisi kamtibmas di Mimika juga menjadi perhatian GMHI sejak AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak menjabat sebagai Kapolres Mimika.
Menurut mereka, munculnya keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat perlu segera ditangani oleh jajaran kepolisian.
GMHI menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan, serta pelayanan kepolisian yang profesional dan berkeadilan.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi masyarakatnya. Ketika persoalan hukum dan keamanan terus menimbulkan keresahan, sementara dugaan pelanggaran belum mendapatkan penyelesaian yang transparan, maka kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ikut dipertaruhkan,” demikian sikap GMHI dalam orasinya.
Menurut GMHI, masyarakat akan menjadi pihak yang paling terdampak apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera ditangani.
Mereka meminta adanya langkah yang tegas, objektif, transparan, dan akuntabel agar fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat berjalan optimal.
Dalam aksinya, GMHI menyampaikan enam tuntutan kepada jajaran Polri. Pertama, mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak dari posisi Kapolres Mimika.
Desakan tersebut didasarkan pada dugaan kegagalan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pengawasan terhadap anggota, dan perlindungan masyarakat, termasuk dugaan keterlibatan sebagai backing praktik perjudian di Mimika.
Kedua, GMHI meminta Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan langsung di Mimika terhadap Kapolres, jajaran, serta anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan diminta dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan aturan internal kepolisian.
Ketiga, mahasiswa mendesak adanya pertanggungjawaban terkait dugaan maraknya praktik perjudian yang disebut telah menyebar hingga wilayah pelosok Mimika.
Keempat, GMHI meminta kasus penembakan warga sipil yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian segera diselesaikan secara transparan dan sesuai hukum.
Kelima, mereka mendorong adanya penanganan serius terhadap dugaan peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah Mimika.
Sementara tuntutan keenam adalah meminta Kapolri mengevaluasi dan melakukan pembenahan di lingkungan Polres Mimika serta memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan dan merusak citra institusi maupun merugikan masyarakat.
GMHI menyatakan enam tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Mereka berharap Polri memberikan respons secara profesional, objektif, dan terbuka serta memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan hukum yang berlaku.
Usai menyampaikan orasi di depan Gedung Mabes Polri, perwakilan mahasiswa diterima oleh pihak Divisi Humas Polri melalui layanan informasi dan pengaduan masyarakat Mabes Polri. (*)
