KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tahun ini, Pemkot Semarang berhasil meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025 (GM-DTGI Award 2025) sebagai pemerintah kota terbaik pertama dalam kategori kabupaten/kota se-Indonesia.
Capaian tersebut sekaligus mempertahankan gelar yang sama pada tahun sebelumnya, menegaskan komitmen Kota Semarang dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital yang modern dan responsif.
Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, Soenarto, yang mewakili Wali Kota Agustina Wilujeng. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, FEB UGM Yogyakarta, Kamis (18/9).
Agustina menyampaikan rasa syukur atas penghargaan ini. Menurutnya, prestasi tersebut bukan sekadar pengakuan, tetapi juga bukti bahwa transformasi digital yang dilakukan Pemkot Semarang berada di jalur yang tepat.
“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk semakin memperkuat layanan publik digital, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan mengoptimalkan pengelolaan big data agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya transformasi digital juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penilaian Berbasis 7 Pilar Transformasi Digital
GM-DTGI merupakan indeks yang dikembangkan Pusat Kajian Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Tahun ini, penilaian dilakukan terhadap 508 pemerintah daerah di Indonesia, dengan mengacu pada tujuh pilar utama berbasis praktik global terbaik.
Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan bahwa pilar tersebut mencakup 50 indikator, mulai dari tata kelola dan kepemimpinan, keamanan siber, kebijakan, reformasi administrasi publik, tata kelola data, hingga ekosistem digital.
Menurutnya, indeks ini sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045 dan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
