“Dari komunikasi yang ada sejak 23 Mei sampai 23 Juli 2022, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai kuasa jual. Tiba-tiba akta itu muncul. Ini yang kami nilai sangat janggal,” imbuh Totok.
Pihak pengadu telah mengantongi surat pemberitahuan tertanggal 28 Desember 2022 dari terlapor S yang menyatakan tidak akan menawarkan atau menjual SHM Nomor 371 sebelum ada kesepakatan dan kuasa jual dari IKS.
Bukti ini, bersama dengan dokumen gugatan di PN Denpasar, mempertegas bahwa IKS memang sejak awal menolak menjual tanah tersebut.
Akibat dugaan penggelapan SHM tanah dimaksudi, total kerugian yang dialami IKS diperkirakan mencapai sekitar Rp 12 miliar berdasarkan nilai sertifikat tanah yang disengketakan.
Laporankan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Selain berdampak pada materiil, kasus ini juga memukul kondisi psikologis IKS yang mengalami tekanan psikologis.
Langkah hukum tidak berhenti di kepolisian. Pihak IKS juga telah mengadukan S ke organisasi profesi advokat di Semarang terkait dugaan pelanggaran kode etik berat.
“Proses pemeriksaan etik sudah berjalan. Saya sudah dimintai keterangan sebagai saksi, dan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi pengadu serta teradu dijadwalkan berlangsung besok, Jumat 10 Juli 2026,” beber Totok.
Pihaknya berharap baik Polresta Denpasar, Polres Batang, maupun organisasi advokat dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam mengusut tuntas kasus ini.
Sementara itu, oknum advokat Sudarto setelah dilakukan dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp-nya belum memberikan respons atau tanggapan bali dari yang bersangkutan.
