Konten Semarang
Regional

Pemprov Jateng Bangun 281 Ribu Rumah untuk Warga Miskin, Backlog Perumahan Turun

KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat percepatan signifikan dalam upaya penanganan backlog perumahan.  Sejak 2025 hingga awal triwulan I 2026, sebanyak 281.312 rumah bagi warga miskin berhasil dibangun di berbagai daerah di J...

KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat percepatan signifikan dalam upaya penanganan backlog perumahan

Sejak 2025 hingga awal triwulan I 2026, sebanyak 281.312 rumah bagi warga miskin berhasil dibangun di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Sepanjang 2025, pembangunan rumah mencapai 274.514 unit melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, dana CSR perusahaan, Baznas, hingga sumber pendanaan lainnya.

Memasuki triwulan I tahun 2026, jumlah pembangunan kembali bertambah sebanyak 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan bahwa capaian tersebut berkontribusi besar terhadap penurunan backlog perumahan di Jawa Tengah.

“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah menargetkan backlog perumahan dapat ditekan dalam empat tahun mendatang melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan CSR, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat.

Penanganan backlog tidak hanya fokus pada penyediaan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki hunian, tetapi juga peningkatan kualitas rumah melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedy.

Penentuan penerima bantuan dilakukan menggunakan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan, termasuk pemeriksaan status lahan dan kondisi bangunan.

Halaman 1 dari 3