Pada 2023 tercatat 438 kasus, turun menjadi 427 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 337 kasus pada 2025. Sementara hingga Triwulan I 2026, jumlah kasus tercatat sebanyak 70 kasus.
Penurunan juga terjadi pada angka kematian bayi. Pada 2023 tercatat 4.612 kasus, turun menjadi 4.326 kasus pada 2024, kemudian kembali turun menjadi 3.650 kasus pada 2025.
Hingga Triwulan I 2026, jumlah kasus kematian bayi tercatat sebanyak 799 kasus.
Nawal mengatakan, PKK Jawa Tengah akan memfokuskan pendampingan ibu hamil melalui tiga langkah utama, yakni penjangkauan, peningkatan pengetahuan, serta pendampingan berkelanjutan.
“AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader satu ibu hamil,” katanya.
Ia menambahkan, pendampingan tidak hanya dilakukan selama masa kehamilan, tetapi juga hingga masa nifas dan pengurusan administrasi.
Karena itu, kolaborasi antarberbagai kader kesehatan dan PKK menjadi hal penting dalam pengawalan kesehatan ibu hamil.
“Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan, kemudian kader pos kesehatan, lalu kader-kader PKK. Tiga kader ini yang nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil,” jelasnya.
Menurut Nawal, persoalan kehamilan tidak hanya berkaitan dengan faktor medis seperti hipertensi, perdarahan, infeksi, maupun komplikasi lainnya, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga rendahnya literasi kesehatan keluarga.
Ia juga menyoroti kelompok ibu hamil rentan yang membutuhkan perhatian khusus, seperti penyandang disabilitas, ibu hamil usia anak, korban kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, hingga ibu hamil dengan HIV.
