Sayangnya, pemanfaatannya di lapangan belum maksimal akibat kendala mekanisme perpajakan yang mengikat bendahara pemerintah.
Melalui berbagai masukan tersebut, Sumarno berharap regulasi dan sistem pengadaan elektronik dapat semakin matang, sehingga tata kelola pengadaan barang dan jasa terus membaik dan minim risiko.
Di tempat yang sama, Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto, memaparkan bahwa kegiatan ini diadakan untuk menyosialisasikan rencana pembaruan sistem dan layanan LPSE, yang saat ini sedang digodok melalui revisi Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021.
Momen ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dari pemerintah provinsi hingga level kabupaten/kota.
Sugianto turut melaporkan bahwa terhitung hingga 21 Juli 2026, LKPP telah menerima 7.494 tiket layanan LPSE dari wilayah Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.825 tiket atau sekitar 91 persen telah berhasil diselesaikan. (*)
