Konten Semarang
Parlemen

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Dasar di Wilayah Terpencil

Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko desak percepatan layanan air bersih dan sanitasi di daerah terpencil demi kesehatan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Dasar di Wilayah Terpencil
Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Dasar di Wilayah Terpencil

KONTENSEMARANG.COM - Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Jawa Tengah. 

Meski capaian layanan dasar terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai pemerataan akses air bersih dan sanitasi harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari jalan, gedung, atau infrastruktur fisik lainnya. Air bersih dan sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Dasar di Wilayah Terpencil

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 87,51 persen rumah tangga di Jawa Tengah telah memiliki akses sanitasi layak pada 2025.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, akses sanitasi layak tercatat sebesar 85,20 persen, naik dari 84,37 persen pada 2022.

Meski demikian, Heri mengingatkan bahwa capaian tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar.

Menurutnya, persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan jamban atau fasilitas buang air besar, tetapi juga menyangkut kualitas pengelolaan limbah domestik yang aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Masih banyak wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar masyarakat tidak hanya memiliki akses sanitasi, tetapi juga mendapatkan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menyoroti bahwa capaian sanitasi aman di Jawa Tengah masih relatif rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2024, akses sanitasi aman yang mencakup pengelolaan lumpur tinja dan sistem pengolahan yang memenuhi standar baru mencapai sekitar 10,84 persen.

Menurut Heri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah yang lebih terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, edukasi kesehatan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi.

Selain sanitasi, ia juga menilai akses terhadap air minum layak harus terus diperluas. Meskipun Jawa Tengah termasuk daerah dengan capaian yang relatif baik di Pulau Jawa, kebutuhan air bersih yang aman dan berkelanjutan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, terutama daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

“Air bersih dan sanitasi adalah fondasi kesehatan masyarakat. Ketika akses terhadap keduanya belum merata, maka risiko berbagai penyakit berbasis lingkungan akan tetap tinggi,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih dan sanitasi hingga tingkat kecamatan. Dengan pendekatan berbasis data, intervensi pembangunan dinilai akan lebih tepat sasaran.

Ia juga mengusulkan agar program penyediaan air bersih dan sanitasi diintegrasikan dengan upaya penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengentasan kemiskinan.

“Investasi pada layanan dasar akan memberikan dampak yang sangat besar. Ketika masyarakat memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik, maka kualitas kesehatan meningkat, produktivitas naik dan biaya pengobatan dapat ditekan,” katanya.

Heri menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati layanan dasar yang layak tanpa terkecuali.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan hingga pelosok. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasar berupa air bersih dan sanitasi yang layak,” tegasnya.

Ia berharap, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa terus diperkuat agar target pemerataan layanan dasar dapat tercapai lebih cepat.

“Pembangunan yang berkeadilan dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, akses air bersih dan sanitasi harus menjadi prioritas bersama demi mewujudkan Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera,” pungkas Heri. (*)

Baca Juga Otomatis

Rekomendasi berdasarkan kategori dan tag berita ini.

Menampilkan semua halaman artikel.

Artikel Selanjutnya

Dukung Ketahanan Pangan, Waka DPRD Jateng Dorong Keragaman Komoditas Lokal
Parlemen • 17 Juli 2026

Dukung Ketahanan Pangan, Waka DPRD Jateng Dorong Keragaman Komoditas Lokal

Rekomendasi Redaksi