Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Jaminan Kemudahan dan Kondusivitas Usaha di Jawa Tengah
Pengusaha Tionghoa apresiasi iklim investasi di Jawa Tengah yang kondusif dengan perizinan mudah, dukungan pemerintah, dan realisasi investasi Rp57 triliun.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM – Para pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) Jawa Tengah menilai iklim investasi di provinsi ini semakin kondusif. Mereka mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memberikan jaminan kemudahan dalam berusaha.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Perpit Jawa Tengah, Siek Siang Yung atau yang akrab disapa Ayung, saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (16/10/2025).
“Jawa Tengah memiliki iklim usaha yang sehat. Proses perizinan semakin mudah dan pelayanan pemerintah juga semakin baik,” ujar Ayung.
Ia menambahkan, dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sangat membantu pengusaha dalam mengembangkan bisnis. Menurutnya, keberadaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang terus ditambah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah.
“Ini bentuk dukungan nyata dari Gubernur kepada dunia usaha. Kami berharap ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim investasi tetap aman dan nyaman. Ia menyebut pemerintah daerah terus berupaya memberikan jaminan kemudahan, mulai dari proses perizinan, pemberantasan pungutan liar, hingga memastikan tidak ada praktik premanisme.
“Kami ingin para pengusaha merasa tenang berinvestasi di Jawa Tengah. Selain itu, tenaga kerja di sini juga kompetitif dibandingkan daerah lain. Semua ini adalah jaminan agar investasi terus tumbuh dan ekonomi daerah semakin kuat,” kata Luthfi.
Berdasarkan data terbaru, realisasi investasi di Jawa Tengah hingga kuartal III 2025 telah mencapai Rp57 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 65 persen merupakan penanaman modal asing (PMA), sementara sisanya berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN).
