Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Instruksikan Pengawasan Ketat Program MBG Demi Keamanan Pangan

KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjamin keamanan pangan di wilayahnya. Ia meminta seluruh dapur penyedia makanan MBG memperketat proses pengolahan, menjaga kebersihan, serta meningkatkan kontrol kualitas agar kasus keracunan makanan tidak kembali terjadi.

“Program ini bersifat struktural, jadi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kejadian sebelumnya terulang,” ujar Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, termasuk mitra SPPG, ahli gizi, kepala daerah, dan instansi terkait. Luthfi menekankan bahwa seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

“SPPG harus terbuka untuk diperiksa. Minimal bupati atau ibu-ibu PKK turun langsung ke lapangan. Koordinasi dengan Satgas MBG sangat penting,” tambahnya.

Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 1.596 SPPG aktif dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Luthfi menegaskan bahwa pengawasan harus mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan saja. Jika ada kasus, harus ada respon cepat agar tidak menimbulkan kepanikan,” tegasnya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan, ia mengusulkan pembentukan posko pengawasan 24 jam untuk memantau distribusi makanan MBG.

Lebih lanjut, Luthfi menyoroti dampak ekonomi dari program MBG. Menurutnya, program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan baku dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan capaian tertinggi secara nasional, menyumbang sekitar 50 persen dari total 10.000 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

“Investasi BGN ke Jawa Tengah mencapai Rp32 triliun per tahun. Ini menjadi dorongan besar bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan hingga produsen susu,” jelas Dadan.

Ia menambahkan bahwa BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Setiap SPPG diwajibkan memiliki alat rapid test pangan, menggunakan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.

“Tujuan utama program ini adalah memastikan makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi,” tutupnya.

Ke depan, BGN akan bersinergi dengan Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri untuk memperkuat pengawasan terpadu terhadap program MBG.