Jawa Tengah Targetkan 17 Ribu Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki pada 2025, Tertinggi Secara Nasional

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perbaikan sebanyak 17.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2025. Jumlah ini menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak dan sehat.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas RTLH. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah melalui program Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah,” kata Boedyo, Rabu (25/6/2025).

Ia menyebutkan, bantuan yang bersumber dari APBD tersebut akan dialokasikan untuk 17.000 unit RTLH. Jumlah ini diklaim sebagai yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia untuk program serupa.

“Ini adalah angka yang luar biasa besar. Jawa Tengah menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat hunian yang lebih layak,” ujarnya.

Tak hanya bergantung pada APBD, Disperakim juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Baznas, perusahaan melalui program CSR, serta mendorong pemerintah kabupaten dan kota ikut mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni.

“Kami dorong seluruh stakeholder turut berkontribusi. Jika digabungkan dengan dana dari Baznas, CSR, dan APBD kabupaten/kota, maka total alokasi tahun ini mencapai sekitar 26.000 unit, baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru,” jelas Boedyo.

Ia memastikan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

“Kami sangat berhati-hati agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa perbaikan RTLH menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Jateng pada tahun depan. Selain dari APBD, bantuan juga akan didorong melalui program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

“Program RTLH ini akan terus kami percepat. Harapannya bisa menyentuh warga miskin ekstrem. Syaratnya, rumah tersebut harus milik sendiri, tidak dalam sengketa, dan telah diverifikasi oleh dinas serta kabupaten/kota,” terang Gubernur Luthfi.

Dengan target ambisius ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap mampu memberikan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman bagi masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori prasejahtera.