Luthfi Dorong Bank Jateng Prioritaskan KUR untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Jateng untuk mengutamakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap penguatan sektor usaha kecil.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” yang digelar di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jumat 17 April 2026.
“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” tegas Luthfi.
Ia menjelaskan, dengan akses pembiayaan yang terjangkau, masyarakat diharapkan tidak lagi bergantung pada pinjaman online maupun rentenir yang menawarkan bunga tinggi.
Menurut Luthfi, bank pembangunan daerah (BPD) harus memainkan peran lebih besar sebagai penggerak ekonomi, tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, investasi, serta pembiayaan pembangunan daerah.
Ia menilai, keterbatasan anggaran dari APBD maupun transfer pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif, salah satunya melalui optimalisasi peran bank daerah.
“Kami itu bukan superman yang semuanya harus bisa. Jadi kita super team, karenanya semuanya kita gandeng untuk membangun suatu wilayah,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, pembangunan daerah juga perlu didorong melalui investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif, seperti menjamin keamanan, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan industri.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menyampaikan bahwa penurunan transfer ke daerah menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan.
“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran untuk pinjaman daerah kami sesuaikan dari Rp330 miliar menjadi Rp1 triliun,” ujarnya.
Ia menegaskan, BPD tidak hanya berperan sebagai penyalur kredit, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana, termasuk melalui perencanaan arus kas dan pengawasan pembiayaan.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, turut menekankan pentingnya transformasi BPD agar tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan dana pemerintah daerah, melainkan berperan aktif dalam mengelola keuangan daerah, menjaga stabilitas likuiditas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. (*)
