Pakar Undip: Penanganan Banjir Semarang Butuh Edukasi Warga dan Kolaborasi Semua Pihak

KONTENSEMARANG.COM – Upaya penanganan banjir di Kota Semarang memerlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga edukasi masyarakat serta kerja sama lintas sektor. 

Hal tersebut disampaikan Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS., menanggapi penjelasan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terkait tantangan pengendalian banjir di wilayah tersebut.

Sriyana menjelaskan, banjir yang terjadi di kawasan Ngaliyan beberapa waktu lalu merupakan dampak dari kombinasi curah hujan tinggi dan karakteristik geografis daerah setempat.

Berdasarkan data BMKG pada 14–15 Mei 2026, intensitas hujan di wilayah itu mencapai 50–100 milimeter per hari atau masuk kategori lebat, sehingga memberikan tekanan besar terhadap Sub-Sistem Drainase Kali Silandak.

"Masyarakat perlu memahami bahwa bentuk Daerah Aliran Sungai atau DAS di Ngaliyan itu cenderung bulat, ibarat sebuah mangkuk raksasa. Secara alamiah, kalau hujan lebat turun, air dari segala penjuru perbukitan akan meluncur dan berkumpul ke satu titik dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, muncul puncak aliran air yang sangat tajam sehingga risiko banjir menjadi tinggi dalam waktu singkat. Ini berbeda dengan wilayah yang bentuk DAS-nya memanjang, sehingga hidrograf yang yang dihasilkan lebih landai dan risiko banjir perlu waktu lebih lama," ujar Sriyana, Jumat (29/5).

Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperberat oleh perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta menyusutnya area resapan air.

Saat hujan deras terjadi, kondisi itu memicu erosi yang membawa material tanah ke wilayah hilir. 

Endapan lumpur kemudian menumpuk di saluran drainase, menyumbat aliran air, dan menyebabkan genangan hingga banjir di kawasan permukiman seperti Purwoyoso.

Ia menilai sistem infrastruktur pengendalian banjir yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang saat ini pada dasarnya sudah cukup baik.

Namun, efektivitasnya masih terganggu oleh persoalan sampah yang menyumbat saluran serta keberadaan bangunan liar di bantaran sungai. 

Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam pembiayaan operasional dan perawatan pompa drainase yang jumlahnya terus bertambah.

"Penanganan sistem tata air modern tidak bisa lagi memakai pola lama atau dibebankan kepada satu instansi saja. Kita harus melihat bentang alam dari unit terkecil, yaitu tingkat kelurahan. Ada delapan unsur yang harus bergerak bersama dalam pendekatan Octa Helix, mulai dari Pemerintah Pusat melalui BBWS untuk sungai besar, DPU untuk drainase sekunder, Disperkim untuk saluran lingkungan, hingga keterlibatan akademisi, TNI dan Polri, masyarakat, politik, serta media. Kita butuh aksi nyata, konsistensi, dan keberanian untuk berpikir global, bertindak lokal, demi Kota Semarang tercinta," lanjutnya.

Sriyana juga mengusulkan penguatan peran kelembagaan di tingkat RT dan RW dalam menjaga lingkungan.

Salah satu gagasannya adalah mengalokasikan dana Rp25 juta per tahun di tingkat RT untuk mendukung program pengelolaan sampah mandiri atau *Zero Waste*.

Dengan cara itu, sampah dapat dipilah sejak dari rumah tangga sehingga tidak berakhir di saluran drainase.

Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan apresiasinya dan menegaskan bahwa edukasi publik akan menjadi salah satu fokus utama dalam program penataan lingkungan ke depan.

Ia juga memastikan koordinasi dengan BBWS Pemali Juana terkait normalisasi sungai tetap berjalan beriringan dengan upaya pembersihan drainase yang dilakukan perangkat daerah.

"Kami sangat berterima kasih atas analisis dari Prof. Sriyana. Pandangan dari beliau ini memperjelas peta masalah bahwa urusan banjir saling mengunci dari hulu sampai ke hilir, bahkan sampai ke kebiasaan kita di rumah masing-masing. Pemkot Semarang berkomitmen untuk terus berkolaborasi lintas sektor, tetapi kami juga mengajak warga untuk ikut merawat saluran, tidak menutup lubang kontrol drainase, dan mulai memilah sampah dari rumah," tutur Agustina. (*)