Ahmad Luthfi: Pancasila Hidup Lewat Aksi, Dari Speling hingga Program Rumah Layak Huni

KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi perekat yang menyatukan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. 

Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/6/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema *“Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”*

“Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan,” kata Luthfi.

Menurutnya, Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Ia menilai, seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak.

Luthfi menambahkan, keberagaman suku, bahasa, ras, maupun latar belakang sosial yang ada di Indonesia tidak boleh menjadi pemisah. Sebaliknya, seluruh perbedaan tersebut harus dipersatukan oleh semangat Pancasila.

“Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” jelasnya.

Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin terus menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut antara lain Dokter Spesialis Keliling (Speling), Kecamatan Berdaya, Pesantren Obah, Kartu Zilenial, program 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Mageri Segoro, layanan daycare bagi buruh, serta sejumlah program lainnya.

Dalam upacara tersebut, Ahmad Luthfi juga membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

Dalam amanatnya, BPIP menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap kebijakan publik yang diambil pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” demikian amanat Kepala BPIP. (*)