Mohammad Saleh Minta BUMD di Jateng Berkontribusi bagi Pendapatan Daerah

Mohammad Saleh Minta BUMD di Jateng Berkontribusi bagi Pendapatan Daerah
Mohammad Saleh Minta BUMD di Jateng Berkontribusi bagi Pendapatan Daerah

KONTENSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah berperan lebih optimal dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini sejalan dengan target fiskal Pemprov Jateng tahun 2026, di mana pendapatan daerah ditargetkan meningkat 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan sebesar 2,79 persen. 

Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.

Menurut Mohammad Saleh, di tengah upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, BUMD harus mampu menjadi salah satu motor penggerak pendapatan asli daerah (PAD).

“BUMD harus berperan lebih optimal dan mampu berkontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelas menjadi keharusan agar mampu bersaing dan menghasilkan keuntungan,” ujarnya.

Ia menilai sejumlah perbaikan performa BUMD sudah mulai terlihat. Salah satunya pembangunan bisnis Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B Tuntang, Kota Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Selain itu, BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga telah memulai operasional pabrik garam industri pada Juni 2025 di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret dalam memperkuat sektor industri berbasis potensi daerah.

Pengembangan bisnis BUMD lainnya juga dilakukan melalui pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.

Saleh menegaskan, ke depan BUMD tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Evaluasi kinerja secara berkala perlu dilakukan agar setiap BUMD memiliki target yang jelas dan terukur.

“Manajemen harus profesional dan berbasis kinerja. Dengan tata kelola yang baik, BUMD akan semakin kuat dan mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur fiskal daerah,” kata Ketua DPD Golkar Jateng itu.

Saleh berharap optimalisasi peran BUMD dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan. (*)