KONTENSEMARANG.COM - Pelantikan jajaran direksi baru PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (BPS) Kota Semarang menjadi momentum bagi DPRD untuk mendorong pembenahan kinerja perusahaan milik daerah tersebut.
Manajemen baru diharapkan mampu membawa BPS menjadi badan usaha yang lebih produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Komisi A DPRD Kota Semarang meminta direksi yang kini dipimpin Arnaz Agung Andrarasmara segera menyusun langkah pengembangan bisnis yang lebih konkret.
BPS dinilai perlu melakukan inovasi agar operasional perusahaan tidak terus bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani mengatakan, status sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membuat BPS memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota.
Karena itu, kinerja perusahaan perlu diarahkan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harus bisa lebih baik, bukan malah menjadi beban bagi APBD dan bisa berkontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Semarang,” tegas Ali, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Ali, peluang pengembangan usaha BPS masih cukup terbuka karena perusahaan tersebut memiliki sejumlah bidang bisnis.
Di antaranya pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), percetakan, perdagangan umum, penyediaan mebel dan komputer, hingga usaha yang berkaitan dengan infrastruktur serta telekomunikasi.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek adalah komunikasi dan telekomunikasi. Ali melihat pengembangan utilitas terpadu di Kota Semarang dapat menjadi peluang ekonomi yang bisa digarap BPS secara lebih serius.
“Sejumlah lini usaha BPS memiliki peluang besar yang dapat dikembangkan, termasuk RPH, percetakan, serta sektor komunikasi dan telekomunikasi yang punya potensi utilitas terpadu. Keberadaan BUMD harus benar-benar diarahkan menjadi sumber pendapatan daerah,” jelasnya. (*)
