Pemprov Jateng dan BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan JKN
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempererat kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna memastikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat tetap berjalan secara maksimal.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi antara BPJS Kesehatan dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Pertemuan itu mengulas perkembangan, capaian, serta arah kebijakan strategis dalam pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Jawa Tengah.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Jateng dalam mendukung pembiayaan bagi kelompok tertentu.
“Kami apresiasi juga di sini untuk iurannya lancar,” ujar dia.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan program JKN melalui prinsip gotong royong.
Berdasarkan data per 1 April 2026, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah telah mencapai 98,81 persen dari total penduduk, melampaui target nasional sebesar 98,6 persen.
Meski demikian, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 73,16 persen dan perlu ditingkatkan agar memenuhi target nasional sebesar 80 persen.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar harus menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Terutama program-program strategis, prioritasnya kepada layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Luthfi juga mendorong penguatan layanan promotif dan preventif, salah satunya melalui program dokter spesialis keliling (Speling) yang diinisiasi Pemprov Jateng.
Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma, menambahkan bahwa sinergi program Speling dengan BPJS Kesehatan terus ditingkatkan guna memperluas akses layanan.
Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, serta fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin merata, berkualitas, dan inklusif. (*)
