Penanganan Banjir dan Longsor Masih Terkendali, Pemprov Jateng Belum Tetapkan Darurat Bencana

KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah masih berada dalam kondisi terkendali. Meski hujan berintensitas tinggi memicu bencana di Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, pemerintah belum menetapkan status darurat bencana.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, hingga saat ini respons di lapangan masih dapat dilakukan secara cepat melalui koordinasi lintas instansi.

“Belum ada penetapan darurat bencana. Tetapi kita tetap harus siap apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ujar Luthfi saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa, 13 Januari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.

Berdasarkan data penanganan di Kabupaten Pati, banjir tercatat melanda 59 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Dampaknya mencakup satu rumah rusak berat, lima rumah rusak sedang, serta kerusakan pada 15 titik talud dan akses jalan. Satu fasilitas umum berupa musala juga terdampak. Selain itu, sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.

Sementara itu, bencana tanah longsor terjadi di 10 desa pada tiga kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Peristiwa tersebut mengakibatkan 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, serta satu korban meninggal dunia.

Dalam peninjauan lapangan, Luthfi memastikan distribusi bantuan dan proses penanganan berjalan tanpa kendala berarti. Pemerintah berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung, terutama kebutuhan dasar dan kegiatan pendidikan.

“Kita memastikan masyarakat tetap tertangani dengan baik. Beberapa kebutuhan pokok kita salurkan. Jangan sampai masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas, terutama anak-anak sekolah, serta pemenuhan kebutuhan bahan pokok,” katanya.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan meliputi logistik kebutuhan pokok, layanan kesehatan, bahan baku, hingga persiapan obat-obatan. Penyaluran dilakukan secara terpadu bersama Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan pemerintah daerah setempat agar bantuan lebih cepat dan merata.

Menurut Luthfi, koordinasi antara pemerintah daerah, OPD, serta unsur TNI dan Polri hingga kini masih berjalan efektif dalam menangani dampak bencana.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kondisi di beberapa wilayah lain memerlukan perhatian khusus. Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.

“Seluruh kabupaten/kota sebenarnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” kata Luthfi.

Terkait kemungkinan penerapan rekayasa cuaca, Luthfi menyebut langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Rekayasa cuaca kita harus lapor ke pusat, ke BNPB,” kata Luthfi. (*)