Karena itu, perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah menjadi salah satu agenda yang akan mendapat perhatian pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Desk Investasi Dibentuk untuk Urai Hambatan Perizinan
Todotua mengakui bahwa perizinan masih menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi pelaku usaha.
Kendala tersebut terutama muncul pada investasi berskala besar dan memiliki tingkat risiko tinggi karena membutuhkan koordinasi antara beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Persoalan yang harus diselesaikan tidak hanya berkaitan dengan dokumen perizinan.
Dalam sejumlah kasus, proses investasi juga dapat terhambat masalah lahan, kebutuhan infrastruktur, maupun koordinasi antarinstansi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai sarana mempercepat komunikasi dan penyelesaian hambatan yang dihadapi investor.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelas Todotua.
Desk Investasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Melalui mekanisme tersebut, hambatan investasi dapat diidentifikasi dan ditangani melalui koordinasi yang lebih terarah.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak hanya bergantung pada proses administrasi yang berjalan secara terpisah di masing-masing instansi.
