KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Proses perizinan Kawasan Industri Jateng tersebut ditargetkan selesai paling lambat dalam 30 hari setelah pemerintah pusat menyatakan komitmen mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jawa Tengah. Kegiatan yang sekaligus menandai pembentukan Desk Investasi itu berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
Todotua mengatakan, percepatan perizinan dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginginkan penyelesaian berbagai kendala investasi di daerah.
Menurutnya, proses perizinan 12 kawasan industri tersebut saat ini masih berlangsung. Pemerintah pusat akan membantu mempercepat penyelesaiannya melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua di sela kegiatan.
Target tersebut menjadi komitmen percepatan penyelesaian perizinan. Artinya, seluruh kawasan yang diusulkan belum dapat dinyatakan telah memperoleh izin ataupun siap beroperasi.
Sebanyak 12 Daerah Disiapkan Jadi Kawasan Industri Baru
Pengembangan kawasan industri baru tersebut direncanakan tersebar di 12 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Daerah yang masuk dalam rencana pengembangan meliputi Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, dan Grobogan, serta Kota Semarang.
Pemprov Jawa Tengah telah mendorong pemerintah daerah tersebut untuk menyiapkan potensi kawasan industri dengan luas minimal 50 hektare.
Selain memenuhi kebutuhan luasan lahan, lokasi yang disiapkan harus memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan tata ruang.
Gubernur Ahmad Luthfi berharap pengembangan kawasan industri dapat memperluas pilihan lokasi investasi sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dengan adanya kawasan industri di lebih banyak daerah, kegiatan investasi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang selama ini menjadi pusat industri.
Pemerintah juga ingin membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi di berbagai kabupaten dan kota melalui penyediaan kawasan yang sesuai bagi kebutuhan investor.
BKPM Akan Panggil Pengembang Kawasan Industri
Todotua menjelaskan, pemerintah pusat akan segera memanggil para pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan 12 kawasan industri tersebut.
Langkah itu dilakukan untuk mengklarifikasi persoalan yang masih menghambat proses perizinan.
Pemerintah ingin mengetahui secara langsung kendala administrasi maupun kebutuhan koordinasi yang harus diselesaikan agar proses pengajuan izin dapat dipercepat.
Menurut Todotua, keberadaan kawasan industri memiliki peran penting dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kawasan industri menyediakan lokasi usaha yang direncanakan secara khusus sehingga investor memiliki kejelasan mengenai peruntukan lahan.
Selain itu, pengelolaan kawasan industri dapat membantu mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan investasi.
Namun, proses pengembangannya tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk ketentuan perizinan dan tata ruang.
Karena itu, perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah menjadi salah satu agenda yang akan mendapat perhatian pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Desk Investasi Dibentuk untuk Urai Hambatan Perizinan
Todotua mengakui bahwa perizinan masih menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi pelaku usaha.
Kendala tersebut terutama muncul pada investasi berskala besar dan memiliki tingkat risiko tinggi karena membutuhkan koordinasi antara beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Persoalan yang harus diselesaikan tidak hanya berkaitan dengan dokumen perizinan.
Dalam sejumlah kasus, proses investasi juga dapat terhambat masalah lahan, kebutuhan infrastruktur, maupun koordinasi antarinstansi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai sarana mempercepat komunikasi dan penyelesaian hambatan yang dihadapi investor.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelas Todotua.
Desk Investasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Melalui mekanisme tersebut, hambatan investasi dapat diidentifikasi dan ditangani melalui koordinasi yang lebih terarah.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak hanya bergantung pada proses administrasi yang berjalan secara terpisah di masing-masing instansi.
Jawa Tengah Jadi Lokasi Keempat Desk Investasi
Pembentukan Desk Investasi di Jawa Tengah merupakan pengembangan layanan pemerintah pusat setelah sebelumnya dibentuk di Batam, Bali, dan Sumatera Utara.
Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pelaksanaan program tersebut.
Desk Investasi ini berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.
Cakupan pelayanannya tidak hanya meliputi wilayah Jawa Tengah, tetapi juga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.
Layanan tersebut difokuskan untuk membantu menangani persoalan investasi dengan nilai di atas Rp1 triliun.
Kehadiran Desk Investasi diharapkan memberikan kemudahan koordinasi bagi perusahaan yang menghadapi hambatan dalam merealisasikan proyek.
Selain mempercepat penyelesaian perizinan, layanan tersebut juga diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan lahan dan infrastruktur penunjang investasi.
Ahmad Luthfi Dorong Perizinan Lebih Cepat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif pembentukan Desk Investasi sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan investasi daerah.
Menurutnya, kepastian dan kecepatan proses perizinan menjadi faktor penting dalam menarik minat pelaku usaha.
Ia menilai potensi investasi yang dimiliki Jawa Tengah perlu didukung pelayanan yang mampu memberikan kepastian kepada calon investor.
Dengan proses perizinan yang lebih cepat, rencana investasi diharapkan dapat segera dilanjutkan menuju tahapan pelaksanaan.
Ahmad Luthfi mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya memperluas pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri baru di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ia berharap Desk Investasi dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat realisasi proyek.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar potensi investasi tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Infrastruktur Logistik Juga Disiapkan
Selain mempercepat perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah pengembangan infrastruktur untuk mendukung keberadaan kawasan industri.
Beberapa rencana yang menjadi perhatian meliputi pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang kelancaran distribusi bahan baku dan hasil produksi industri.
Ketersediaan fasilitas logistik menjadi salah satu pertimbangan investor ketika menentukan lokasi usaha.
Karena itu, pengembangan kawasan industri perlu disertai kesiapan sarana transportasi dan distribusi barang.
Pemprov Jateng berharap dukungan infrastruktur tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Pengembangan akses logistik juga diharapkan memperkuat daya saing kawasan industri dalam menarik investasi baru.
Namun, sejumlah pengembangan infrastruktur tersebut masih berada dalam tahap rencana sehingga pelaksanaannya memerlukan tahapan lanjutan.
Tiga Rencana Investasi Bernilai Triliunan Rupiah Dikawal
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah mengawal sejumlah rencana investasi industri yang memiliki nilai cukup besar.
Salah satunya adalah investasi sektor garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Desember 2026.
Selain itu, terdapat rencana ekspansi perusahaan asal Vietnam dengan nilai investasi Rp2,9 triliun.
Pemprov Jateng juga mengawal rencana relokasi industri asal Tiongkok dengan nilai investasi mencapai Rp2,17 triliun.
Ketiga rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kegiatan industri dan menarik penanaman modal.
Meski demikian, nilai-nilai tersebut merupakan rencana investasi yang tengah dikawal pemerintah.
Pelaksanaannya tetap bergantung pada penyelesaian tahapan investasi masing-masing proyek.
Ahmad Luthfi berharap percepatan perizinan dapat mendukung kelanjutan proyek-proyek tersebut sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Jawa Tengah.
Investasi Jateng Capai Rp72,54 Triliun
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun.
Nilai tersebut setara dengan 73,21 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp99,09 triliun.
Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, investasi tersebut tercatat berasal dari 82.420 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 340.334 orang.
Capaian itu mencakup penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
Realisasi investasi Jawa Tengah 2026 menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal masih menjadi salah satu sumber pembukaan lapangan kerja di daerah.
Sementara itu, khusus pada triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp24 triliun.
Angka tersebut tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Investasi selama triwulan III berasal dari 26.431 proyek dan mencatat penyerapan tenaga kerja sebanyak 127.117 orang.
Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,83 persen secara tahunan.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk terus mendorong investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan kawasan industri.
Pengembangan Kawasan Industri Diharapkan Perluas Lapangan Kerja
Ahmad Luthfi berharap penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru dapat menjadi langkah awal untuk memperluas kegiatan ekonomi di Jawa Tengah.
Dengan bertambahnya kawasan yang dapat ditawarkan kepada investor, pemerintah daerah memiliki peluang memperkenalkan lokasi usaha di berbagai kabupaten dan kota.
Pengembangan tersebut juga diharapkan mendorong pemerataan kegiatan industri agar tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Namun, keberhasilan kawasan industri dalam mendatangkan investasi tetap bergantung pada kesiapan lahan, kelengkapan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan minat pelaku usaha.
Karena itu, komitmen penyelesaian perizinan dalam 30 hari menjadi salah satu tahap penting yang perlu ditindaklanjuti pemerintah pusat dan daerah.
Pembentukan Desk Investasi di Semarang diharapkan mempercepat koordinasi penyelesaian hambatan yang selama ini dihadapi investor.
Melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jawa Tengah, pemerintah berupaya menciptakan proses perizinan yang lebih terarah serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan industri, memperluas lapangan pekerjaan, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Investasi Jawa Tengah. (*)
