Pengemudi ojol lainnya, Taufik Yunanto, turut menemukan ketidaksesuaian informasi saat memeriksa datanya. Sistem masih mencatat kepemilikan mobil atas namanya, meskipun kendaraan tersebut sudah lama dijual.
Status pekerjaannya juga belum diperbarui dan masih tercatat sebagai karyawan swasta, padahal ia sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut.
“Saya dinyatakan tidak layak. Nama saya terdaftar punya roda empat, padahal itu bukan mobil saya dan sudah dijual. Selain itu, status saya masih karyawan swasta, padahal sudah tidak. Nanti saya urus. Kalau pelayanan sudah bagus, semua nge-link,” paparnya.
Kepala Dinsos Jateng, Imam Maskur, menjelaskan bahwa perluasan sosialisasi Perlinsos Digital dilakukan untuk mempercepat pendataan masyarakat yang berpotensi menerima bantuan sosial. Program tersebut dijalankan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Imam mengungkapkan, hingga Oktober 2026, jumlah masyarakat yang telah mengakses layanan Perlinsos Digital masih sekitar 20 persen dari keseluruhan kepala keluarga (KK) di Jawa Tengah.
Capaian tersebut menjadi alasan pemerintah memperluas sosialisasi secara langsung kepada berbagai kelompok masyarakat.
Komunitas pengemudi ojol menjadi salah satu sasaran karena diharapkan dapat ikut menyebarkan informasi sekaligus mendorong masyarakat lain memanfaatkan layanan digital tersebut.
Ia menerangkan, warga yang berada dalam kelompok desil 1–5 memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos 2027, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain memeriksa kelayakan pribadi, pengemudi ojol yang sudah mengaktifkan akun Perlinsos Digital juga berkesempatan membantu proses pendataan warga lain dengan berperan sebagai agen Perlinsos.
“Tidak hanya untuk mereka, mereka juga bisa mendaftarkan tetangga atau teman dengan menjadi agen Perlinsos,” urainya.
