KONTENSEMARANG.COM – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat perhatian dari sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Mereka menilai pendekatan kepemimpinan Luthfi yang dekat dengan masyarakat, humanis, serta terbuka terhadap kerja sama dengan kalangan akademisi menjadi modal penting dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan setelah acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, 23 Oktober 2026.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah, mengapresiasi kemampuan Ahmad Luthfi dalam memahami berbagai persoalan yang dihadapi Jawa Tengah.
Menurutnya, gubernur juga mampu menjelaskan langkah-langkah konkret yang disiapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.
Finnah menilai, pemahaman terhadap kondisi daerah merupakan salah satu fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan. Ia melihat Ahmad Luthfi tidak hanya memaparkan program kerja, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.
“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” ungkapnya.
Ia berharap pola kepemimpinan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya. Finnah juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan menyusun solusi pembangunan berdasarkan kajian akademik.
Penilaian serupa disampaikan Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi. Ia melihat Ahmad Luthfi sebagai pemimpin yang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta menempatkan persoalan warga sebagai fokus utama kebijakan.
