“Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” tuturnya.
Wawan menilai, pendekatan collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan.
Kolaborasi tersebut memungkinkan pemerintah memanfaatkan keahlian, penelitian, dan inovasi dari perguruan tinggi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan kampus harus dibangun secara timbal balik. Perguruan tinggi dapat menyumbangkan hasil penelitian serta pemikiran akademis untuk mendukung kebijakan, sementara berbagai persoalan di lapangan dapat menjadi bahan penelitian untuk menghasilkan solusi yang aplikatif.
“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi pembangunan idealnya tidak hanya melibatkan pemerintah dan perguruan tinggi, tetapi juga dunia usaha serta masyarakat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penyelesaian persoalan daerah melalui dukungan keahlian dan sumber daya yang beragam.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai pemaparan Ahmad Luthfi mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.
Supriadi menyoroti pentingnya orientasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan agar kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi secara optimal.
