Ia juga menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan pertimbangan kebijakan maupun mengevaluasi persoalan pembangunan yang belum terselesaikan.
Dukungan keilmuan dari kampus diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain Kuliah Kerja Nyata (KKN), program desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu mengambil bagian dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui KKN tematik maupun pendampingan desa binaan agar pengetahuan akademik dapat diterapkan langsung untuk membantu masyarakat.
Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk penanganan rob di kawasan pesisir, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siap pakai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai tantangan itu membutuhkan kontribusi lintas disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi harus turut meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh.
Oleh karena itu, kalangan akademisi FISIP diharapkan dapat berkontribusi dalam memahami dinamika sosial, merumuskan rekomendasi, serta mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
