Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah fasilitas dan program yang bisa disinergikan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
“Kalau SGN berjalan sendiri berat, tetapi pemerintah banyak fasilitas untuk mengarah kepada bidang-bidang tersebut,” katanya.
Sementara itu, Ketua SGN Jawa Tengah, Helmi Tas'an Wartono, menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2026–2031 akan memprioritaskan peningkatan kapasitas anggota, pendampingan usaha, pengembangan kemitraan, serta evaluasi program dan penguatan kaderisasi.
Helmi yang juga merupakan pengusaha sekaligus Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah tersebut menilai, kemandirian ekonomi anggota menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun organisasi yang kuat.
Untuk mewujudkan hal itu, SGN akan melakukan pemetaan terhadap potensi usaha, produk, jasa, dan keterampilan yang dimiliki para anggota. Potensi tersebut selanjutnya akan dikembangkan melalui berbagai pelatihan, pendampingan usaha, serta perluasan jaringan pemasaran.
“Organisasi yang kuat lahir dari anggota yang berdaya. Maka kita akan memetakan potensi usaha, produk, jasa, dan keterampilan anggota serta memperkuat kewirausahaan lewat pelatihan dan pendampingan,” ujarnya.
Helmi menambahkan, keberhasilan organisasi tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah kegiatan yang berhasil diselenggarakan. Lebih dari itu, SGN harus mampu menghadirkan program yang memberikan dampak nyata bagi anggota maupun masyarakat luas. (*)
