KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan serta meminimalkan potensi penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah.
Penguatan pengawasan tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta jajaran inspektorat di tingkat daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa yang berlangsung di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/11/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, para kepala daerah kabupaten/kota, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.
Ahmad Luthfi menjelaskan, kegiatan gelar pengawasan menjadi wadah untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab lembaga pengawas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan koordinasi yang terarah, pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai lembaga pengawasan merupakan bagian dari langkah antisipasi terhadap tindak pidana korupsi maupun bentuk pelanggaran lainnya. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan seluruh program pemerintahan diharapkan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Luthfi, fungsi pengawasan perlu diterapkan sejak awal proses pemerintahan. Mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan operasional, hingga tahap pengendalian harus menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono menyampaikan sejumlah hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemprov Jateng.
Salah satunya adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 tahun berturut-turut.
