Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Nasional Berkat Program Pengelolaan Sampah Berbasis Desa

KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Ia menerima penghargaan dalam ajang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan program pengelolaan sampah yang dinilai mampu mendorong kemandirian desa. Penyerahan dilakukan langsung dalam acara launching CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

"Kita dapat penghargaan terkait dengan lingkungan hidup, yaitu program (pengelolaan) sampah," kata Ahmad Luthfi usai menerima penghargaan.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan 88 Desa Mandiri Sampah. Desa-desa tersebut dijadikan percontohan untuk direplikasi di wilayah lain, dengan tujuan agar pengelolaan sampah dapat diselesaikan sejak dari sumbernya.

Menurut Luthfi, pendekatan dari hulu menjadi kunci utama dalam menekan persoalan sampah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, mulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan desa.

"Jumlahnya akan kita tambah. Itu adalah salah satu penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa," jelas Luthfi.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah mencatat, volume sampah di provinsi ini mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun. Angka tersebut terus meningkat sekitar 8 hingga 11 persen setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi strategi berbasis desa sebagai bagian dari roadmap penanganan sampah.

Selain penguatan di tingkat desa, Pemprov Jawa Tengah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sampah yang kini telah direplikasi di berbagai kabupaten dan kota. Dalam pengolahan sampah, sedikitnya 18 daerah telah menerapkan teknologi refuse derived fuel (RDF) dengan menggandeng industri semen sebagai mitra pengolahan.

Tak hanya itu, inovasi lain juga dikembangkan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai solusi jangka panjang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan bahwa gubernur telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat penanganan sampah. Salah satu poin pentingnya adalah pembentukan desa mandiri sampah serta penyusunan regulasi di tingkat desa.

"Jadi, ada aturan di tingkat lokal supaya tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu ada pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah, ada personel dan satgas sampah tingkat desa itu juga penting untuk mendukung terbentuknya desa mandiri sampah," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandi Susianto, menegaskan pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan desa. Ia mengingatkan agar perusahaan tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, tetapi turut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

"Perusahaan juga jangan asal memberikan CSR kemudian pergi, tapi benar-benar membangun dari desa. Kerja sama lintas kementerian juga untuk mempercepat pembangunan dari desa tersebut," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi praktik open dumping di tempat pembuangan akhir (TPA). Saat ini, enam daerah seperti Grobogan, Jepara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, dan Purworejo telah meninggalkan metode tersebut.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Jawa Tengah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.